Cermati Kemampuan Tambang Dongkrak Bursa

INILAH.COM, Jakarta – Indeks saham tampaknya akan bergerak mixed cenderung melemah, seiring koreksi bursa regional. Namun, penguatan harga komoditas, khususnya energi dan metal dapat menjadi sentimen positif untuk saham sektor tambang.

Ariel Christian, analis dari Lautandhana Securindo mengatakan, saham tambang batubara masih bisa lanjutkan penguatan, didukung naiknya harga komoditas. Beberapa emiten yang disarankan adalah United Tractor (UNTR.JK), Adaro Energy (ADRO.JK) dan TB Bukit Asam (PTBA.JK),”Saat ini momentum lebih banyak untuk trading jangka pendek,” katanya kepada INILAH.COM.

Kontrak minyak WTI untuk pengiriman Maret dinihari tadi naik US$ 2,60 ke level US$ 105,84 per barel di New York Mercantile Exchange, penutupan tertinggi sejak 4 Mei. Sementara, kontrak April yang teraktif melesat US$ 2,65, atau 2,6% menjadi US$ 106,25 per barel di Nymex.

Sedangkan minyak Brent pengiriman April naik US$ 1,61, atau 1,3% ke posisi US$ 121,66 per barel di bursa ICE Futures Europe, level tertinggi dalam sembilan bulan.

Harga minyak melonjak ke level tertinggi dalam sembilan bulan. Harga emas hitam ini terus melejit, setelah Uni Eropa menyetujui pengucuran bailout kedua untuk Yunani, yang akan mencegah negara ihi dari ancaman gagal bayar utang.

Selain itu, harga minyak melonjak, lantaran pasar mengkhawatirkan suplai minyak dunia, menyusul keputusan Iran menghentikan penjualan minyak mentah ke Perancis dan Inggris, akibat embargo Uni Eropa.

Saham pertambangan juga dinilai sedang dalam tren menguat, karena sempat lagging pada 2011. Hal ini didukung kinerja emiten pertambangan, yang diperkirakan membaik pada 2012. “Dengan harga sumber energi yang sedang dalam tren meningkat ini, investor pun mulai mengapresiasi saham-saham batu bara pada 2012,” ujar analis Sinarmas Securities, Jansen Kustianto.

Jansen pun merekomendasikan positif saham dari sektor pertambangan logam. Saham-saham pilihannya adalah International Nickel Indonesia (INCO.JK) dan Timah (TINS.JK). “Itulah saham-saham yang dapat diperhatikan untuk day trading,” imbuhnya.

Sementara Satrio Utomo dari Universal Broker Indonesia merekomendasikan INCO, Aneka Tambang (ANTM.JK) dan Medco (MEDC.JK). Menurutnya, ketiga emiten ini masih memiliki ruang untuk bergerak naik. Namun, kalau harga sudah mencapai resisten, lebih baik profit taking ketimbang menambah posisi. “Kalau sampai resisten, silahkan take profit dulu,”ujarnya.

Di sisi lain, Yuganur Wijanarko dari HD Capital menjagokan saham Adaro Energy (ADRO), emiten batubara dengan market cap terbesar kedua di sektornya, setelah BUMI. “Rekomendasi beli dengan target harga Rp1.990,” katanya.

Menurutnya, kenaikan minyak mentah dapat berimbas positif untuk ekspor batubara, sehingga ia terus rekomendasi akumulasi, pada koreksi pullback untuk antisipasi rebound. Hal ini dengan memperhitungkan stop loss point untuk minimize risk bila terjadi sesuatu yang di luar kendali.

Saham lain yang direkomendasikan Yuga adalah Aneka Tambang (ANTM) dengan target harga Rp2.000. ANTM berpotensi terkoreksi lebih lanjut, setelah reli tajam kemarin membawa ANTM ke daerah overbought dan pandangan beberapa analis bahwa reli melewati kemampuan mencetak earnings ke depan.

“Namun, penurunan ini bisa digunakan sebagai entry point trading karena trend technical medium term mulai memperlihatkan perbaikan,”tutupnya. [ast]

APBI Bidik Produksi Batubara Capai 380 Juta Ton

INILAH.COM, Jakarta - Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menargetkan produksi batubara di 2012 sebesar 380 juta ton, atau naik 10% dibanding produksi tahun 2011.

Demikian disampaikan Ketua APBI, Bob Kamandanu saat ditemui pada acara Coal Domestic Market Obligation and Other Issues di Jakarta, Senin (20/2/2012). "Saat ini (Januari) produksinya sudah mencapai 32 juta ton," kata Bob.

Bob melanjutkan bahwa dari target produksi tersebut 80% diekspor, sedangkan sisanya dijual kedalam pasar dalam negeri. Hal itu mengingat belum kebutuhan pasar batubara dalam negeri yang masih kecil. "Untuk tahun lalu 80% produksi kita ekspor," jelas Bob.

Sementara itu terkait persoalan range harga batubara dunia di Februari, pihaknya memprediksi antara US$110-120 per ton. "Tidak menutup kemungkinan dalam waktu 3 bulan akan naik lagi," jelas dia.

Harga Batubara Acuan (HBA) bulan Februari 2011 yang ditetapkan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara-Kementerian ESDM mencapai US$127,05 per ton, atau naik US$14,65 per ton dari US$112,4 per ton pada Januari 2011. [hid]

Harga Batu Bara Akan Naik 10 Persen

SABTU, 21 JANUARI 2012 | 00:21 WIB

TEMPO.CO, Tanjung Enim - Direktur Utama PT Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA), Milawarma, memprediksi akan ada kenaikan harga batu bara sebesar 5 hingga 10 persen di 2012. "Kenaikannya dinilai dari harga akhir tahun lalu," ujarnya di Mess Hall Perumahan Bukit Asam Baru di Tanjung Enim, Kamis, 19 Januari 2012.

Dia mengasumsikan harga ekspor batu bara per akhir tahun 2011 sebesar US$ 104,6 per ton, atau naik sekitar 55 persen dari akhir tahun 2010 sebesar 67,5 persen. Sedangkan untuk harga dalam negeri Rp 765.457 per ton, atau naik 25 persen dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp 612.366 per ton.

Mila menyebutkan kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan domestik maupun ekspor. Menurutnya, saat ini permintaan batu bara untuk Cina Selatan dan India masih tinggi.

Selain itu ada permintaan pasokan batu bara untuk Jepang. "Pembangkit listrik Jepang akan beralih ke tenaga uap, nuklir akan dihentikan," katanya.

Namun ia menegaskan proporsi ekspor tidak lebih dari 35 persen. Sebanyak 65 persen produksi batu bara PTBA dipasok untuk kebutuhan dalam negeri.

Mila menyebutkan akan ada kenaikan permintaan dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sekitar 2-3 juta ton tahun ini. Dia memprediksi penjualan batu bara kepada PLN tahun ini sekitar 48 hingga 53 persen atau setara 9-10 juta ton dari total penjualan yang ditargetkan tahun ini sebesar 18,6 juta ton. Selebihnya untuk kebutuhan ekspor dan kebutuhan industri dalam negeri lainnya.

DINA BERINA

Ini Modus Illegal Mining di Bangka Belitung

Sabtu, 28 Januari 2012JAKARTA - Illegal mining di Pulau Bangka dan Belitung tidak hanya dilakukan oleh tambang inkonvensional (TI), tetapi bisa juga oleh perusahaan berizin resmi seperti perusahaan smelter. Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian penegak hukum, karena kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar.

Tambang inkonvensional jelas melanggar hukum, karena praktiknya dilakukan di wilayah usaha pertambangan (WUP) milik sebuah perusahaan tertentu atau di wilayah yang bukan wilayah usaha pertambangan, dan hasilnya dijual kepada para kolektor.

”Tetapi yang melanggar hukum bukan hanya para pelaku TI melainkan pengusaha berizin resmi yang memanfaatkan TI melalui kolektor,” ungkap anggota Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia Bangka Belitung (LCKI-Babel) Bambang Herdiansyah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (28/1/2012).

Bambang menjelaskan, tidak sulit untuk menelusuri para kolektor ini bekerja untuk siapa. Terutama jika mencermati data ekspor timah yang dilakukan oleh seluruh perusahaan timah di Provinsi Bangka Belitung (Babel), terutama data ekspor timah tahun 2009.

Dari data ekspor timah tersebut tercatat bahwa PT Timah telah mengekpor 49.240 metrik ton (MT) atau sekitar 41,13 persen dari total ekspor timah dari Provinsi Babel yang dihasilkan dari wilayah usaha pertambangan seluas 473.800 ha atau 89 persen dari total wilayah usaha pertambangan (WUP) yang ada di Babel.

Berikutnya PT Koba Tin mengekspor sebanyak 7.400 MT dengan luas WUP 41.680 ha atau delapan persen dari seluruh WUP di Babel. Sementara itu, perusahaan timah gabungan swasta yang disinyalir sekitar 30-an jumlahnya, justru mengeskpor 63.071 MT atau sekitar 52,69 persen dari total ekspor timah dari Babel. ”Padahal WUPnya hanya seluas 16.884 ha atau tiga persen saja dari total wilayah usaha pertambangan yang ada di Provinsi Babel,” kata Bambang.

Semula Bambang menduga, PT Timah (Persero) Tbk tidak efisien dalam proses produksinya, sehingga hasil produksinya jauh lebih rendah dibandingkan dengan gabungan perusahaan smelter swasta. Tetapi setelah membandingkan data produksi PT Koba Tin dengan gabungan perusahaan swasta hasilnya tidak masuk akal.

”Bagaimana gabungan perusahaan swasta tersebut bisa memperoleh timah melampaui PT Timah (Persero) Tbk dan PT Koba Tin. Padahal WUP-nya jauh lebih kecil ketimbang dua perusahaan tersebut. Jika bukan dari kolektor yang membeli timah dari TI,” tegas Bambang.

Bambang pun menyebut, praktik seperti ini sebagai illegal mining yang dilakukan oleh perusahaan berizin resmi. “Praktik semacam inilah yang sudah sepatutnya menjadi perhatian para penegak hukum, ketimbang hanya mengurus TI. Karena sangat merugikan baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan,” tegas Bambang.

Hal senada juga diungkapkan Direktur Utama PT Timah (Persero) Tbk Wachid Usman. Bahwa illegal mining, telah membuat profit yang diperoleh oleh perusahaan yang dipimpinnya menurun. Padahal kegiatan PT Timah (Persero) Tbk tidak berhenti setelah menjual produknya, melainkan wajib melakukan reklamasi lahan pasca-tambang, di samping kewajiban lainnya.

Menanggapi maraknya praktik illegal mining di Bangka Belitung, aktivis KNPI Babel Fahrizan menyangsikan kemampuan aparat penegak hukum memberantas praktik illegal mining. Karena disinyalir telah dikuasai oleh mafia pertambangan. (Sudarsono/Koran SI/wdi)

sumber : okezone

Coal KP owners will also have DMO obligation

Date Mar 2, 2010
Country Indonesia
Category Politics/General - Energy/Resources

The holder of KP (Mining Authoriziation) type of contract will also be
obliged to allocate a certain amount of their output to meet domestic demand
under the so-called domestic market obligation (DMO), Bisnis Indonesia
reported on Monday.

The newspaper quoted Bambang Gatot Aryono, Director General of Mineral, Coal
and Geothermal at the Ministry of Energy and Mineral Resources, as saying on
that the DMO obligation for the KP holder will be stipulated in a
ministerial decree.

KP contracts are issued by the regional governments, while the central
government issues another type of contract that is PKB2B, also known as Coal
Contract of Work. The Ministry issued the decree No. 34/2009 on Dec. 31,
2009 which impose DMO obligation on PKB2B holders.

"The DMO obligation is imposed on big KP holders, particularly those with
sustainable and huge production. Thus, there will be no discrimination,"
Bambang said.
Bambang said his office is inventorying around 8,000 KP holders which are
potentially liable to the DMO obligation.

"What is clear is that the DMO obligation will be imposed on large-scale KP
holders, such as (state owned) PT Tambang Batubara Bukit Asam) and PT Pinang
Coal Indonesia. We'll start calculating the percentage of production for DMO
this month and we expect the total amount (the amount of coal to be sold by
KP and PKB2B holders) will become known in July," he said.

Bambang also said the national coal production may reach 280 million tons
this year, up by 10-15 percent from the initial target of 250 million tons,
thanks to the recovery of coal price on the world market. China is expected
to purchase more coal this year, he explained.

The national coal output will continue to increase in the coming years as 15
companies plan to start construction this year, he said.
He said the ministry has made assumptions of coal output and domestic demand
through 2014.

The domestic coal demand is estimated at 93 million tons, while output is
projected to reach 280 million tons in 2011. The demand will increase to 95
million tons, while national output is expected to rise to 290 million tons.
In 2013, the domestic demand is projected at 95.9 million tons, while the
national output is estimated to stand at 297 million tons. In 2014, the
domestic demand is expected to increase to 110 million tons, while the
output is targeted to increase to 309 million tons.

News Source : March 01, 2010 / Petromindo.com

Newcastle sellers hold on to spot tons in lead up to Japan talks

Date Mar 3, 2010
Country Japan-Australia
Category Market - Energy/Resources

Asian coal buyers are considering offers for lower cv Indonesian thermal
coal at $72-$75/mt FOB on a 5,800 kcal/kg gross air dried basis in
preference to 6,300 kcal/kg GAR Australian thermal coal which was trading at
$94- $95/mt FOB Newcastle for prompt delivery cargoes this week.
Market participants said there had been very little buying interest from
Chinese coal buyers since the end of the Lunar New Year holiday on February
22.

"No sign from the Chinese yet -- I suspect it will take a few days for them
to settle back in from their vacation," said one market participant.
Commenting on buying interest from China a second market participant said;
"There isn't a lot yet, as it's only a few days since the Chinese New Year
finished."

Another market participant said that spot Newcastle prices were "too high"
for Chinese buyers. They may have turned their attention to Indonesian
thermal coal which was more competitive than Australian coal on an adjusted
calorific value basis.

He reported seeing significant buying interest for Indonesian 5,800 kcal/kg
GAR thermal coal though sellers wanted $72-$75/mt while buyers were willing
to pay only $69-$70/mt FOB.
"There is some buying interest for reasonable quantities of Indonesian coal
which is more competitive than Newcastle. Australian thermal coal is getting
support from high coking coal prices," the third market participant said.


An April delivery cargo of FOB Newcastle coal was bid on-screen at $92/mt
against an offer at $115/mt on globalCOAL during Asian trading hours
February 24. Later delivery cargoes were bid on-screen at $75/mt for Q2 and
$73/mt for Q3.
Australian thermal coal producers were in no apparent hurry to sell to spot
buyers given they are in the middle of price negotiations with Japanese
power utilities for annual contracts that start delivery on April 1.

There was an unconfirmed report February 24 that the contract talks had
started with Japanese utility Chubu Electric receiving an initial price
offer of $100/mt FOB Newcastle.

"Australian producers don't need to give price discounts by selling their
coal on the spot market.

Japanese coal buyers are good payers and fantastic counter parties," he
said.
He expected Newcastle spot prices to remain strong until Japan settled its
annual price contracts. "Then Australian producers will rush to place tons
of Newcastle coal with Korean and other buyers' tenders," he said. Wet
weather in Australia's coal producing regions over the past few weeks has
helped support Australian thermal coal prices, as has congestion at eastern
Australian coal ports, said market sources.

"There has been a lot of rain in Queensland and New South Wales which has
affected the market. And, there is a lot of backlog at Australian ports,"
said the second market participant. "Buyers have to wait for cargoes or else
search for cargoes at other ports," he said.

Xstrata's Rolleston thermal coal mine was expected to resume shipments from
Gladstone port in mid March after succumbing to flood water from heavy
rainfall. The open cast mine produces around 500,000 mt/month of export
coal.

Xstrata confirmed February 24, that its "force majeure remains in place" for
Rolleston.
"We are still going through the recovery process of removing water from the
pit," said a company spokesman by telephone. The discharge of floodwater
from mines is subject to strict environmental protocols in Queensland.
The Newcastle market's current tightness was expected to endure until April
or May, sources said.

News Source : Issue 960 / March 1, 2010 / Platts-International Coal Report -
copyright The McGraw Hill Companies

Bea keluar batu bara bukan solusi dari DMO

Senin, 08/02/2010
Oleh: Nurbaiti
JAKARTA (Bisnis.com): Kalangan pengusaha tambang menilai rencana penerapan tambahan bea keluar ekspor batu bara kontraproduktif dan bukan merupakan solusi tepat untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO).

Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Priyo Pribadi Soemarno mengungkapkan secara otomatis penerapan tambahan bea keluar bagi ekspor batu bara itu juga akan mengurangi pendapatan negara.

“Tidak ada kaitannya antara penerapan bea keluar batu bara dengan pengamanan pasokan dalam negeri. Kebijakan DMO itu kan sudah ada, jadi tidak ada kaitannya dengan DMO,” ujarnya, pagi ini.

Selain akan membebani perusahaan karena meningkatkan production cost, Priyo melihat rencana pemerintah menerapkan bea keluar batu bara akan membuat komoditas tambang Indonesia itu tidak dapat bersaing di pasar global.

“Secara otomatis jumlah devisa ekspor akan turun.”

Menurut Priyo, pemerintah seharusnya lebih dulu menyampaikan kepada pengusaha tambang tentang maksud dan tujuan sebenarnya dari rencana penerapan kebijakan bea keluar batu bara.

Dengan demikian, dia menjelaskan pemerintah bersama pengusaha secara bersama-sama bisa mencari solusi tepat tanpa harus mengubah performa dan kinerja ekspor batu bara yang sudah memberikan sumbangan besar bagi pendapatan negara.

“Jangan malah nanti batu bara tidak bisa diekspor, sedangkan dalam negeri tidak mampu menyerap semuanya,” tuturnya.

Menurut dia, pemerintah seharusnya bisa lebih fokus kepada berbagai persoalan yang masih membelit industri pertambangan nasional, seperti halnya masalah tumpang-tindih regulasi.

Selain itu, dia menambahkan ketentuan soal rencana tata ruang dan wilayah juga sudah menghentikan semua langkah dan proses perizinan pertambangan.

“Ini [tumpang-tindih regulasi] yang harus lebih dulu diselesaikan karena sangat crusial dan fatal pengaruhnya bagi kelangsungan industri pertambangan nasional,” tutur Priyo.

Seperti diketahui sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan bea keluar ekspor batu bara guna mengamankan pasokan dalam negeri, terutama untuk menggerakkan pembangkit tenaga listrik agar dapat memenuhi kebutuhan domestik.

Menurut Mustafa, rencana pemerintah menerapkan kebijakan tersebut karena melihat pasokan batu bara ke dalam negeri hanya 10% dari total yang dihasilkan, sementara pengiriman batu bara ke luar negeri dinilai luar biasa, hingga mencapai 90% dari total produksinya di Indonesia.

Bahkan, dia menjelaskan selain menyepakati bea keluar lebih tinggi , kelompok kerja bidang energi untuk rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2010--2014 juga akan menerapkan DMO, seperti halnya penetapan pajak ekspor progresif minyak sawit ketika harga jualnya melejit. (mrp)